Hakikat Negara Integralistik

Hakikat Negara Integralistik

Pancasila sebagai asas kerokhanian bangsa dan negara pada hakikatnya merupakan suatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan serta religius. Dalam pengertian inilah maka bangsa Indonesia dengan keanekaragamannya tersebut membentuk suatu kesatuan integral sebagai suatu bangsa yang merdeka. Bangsa Indonesia yang membentuk suatu persekutuan hidup dengan mempersatukan keanekaragaman yang dimilikinya dalam suatu kesatuan integral yang disebut negara Indonesia, Soepomo pada sidang pertama BPUPKI tanggal 31 Maret 1945, mengusulkan tentang paham integralistik yang dalam kenyataan objektivnya berakar pada budaya bangsa. Pemikiran Soepomo tentang negara integralistiktersebut adalah sebagai berikut:

Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan azas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hhubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini paham negara integralistik tidak memihak pada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Maka di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, ke-“Bhinneka Tunggal Ikaan”, nilai religius, serta keserasian (Parieta, 1995:274).

Pemikiran negara integralistik yang telah berakar pada budaya bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala pada hakikatnya terdiri atas bagian-bagian yang secara mutlak membentuk suatu kesatuan. Bangsa Indonesia terdiri atas manusia-manusia sebagai individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok, golongan-golongan, suku bangsa-suku bangsa, adapun wilayah terdiri atas pulau-pulau keseluruhannya itu merupakan suatu kesatuan baik lahir maupun bathin.

  1. Hubungan antara Individu dan Negara

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk jasmani rokhani, makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Keseluruhan unsur hakikat manusia tersebut adalah merupakan suatu totalitas yang bersifat ‘majemuk tunggal’ atau ‘monopluralis’. Sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang merupakan sifat dasar dari totalitas manusia dalam negara. Hanya dengan perantara interaksi antar subjek dengan saling memberi serta saling tergantung, maka dapat memelihara eksistensinya dalam kebersamaan. Hal ini telah terekspresi dalam akar budaya Indonesia dalam ungkapan-ungkapan, “bersatu kita teguh bercerai kita runtuh”, “Persatuan Indonesia”, “Wawasan Nusantara”, serta “Bhinneka Tunggal Ika”.

Totalitas dalam kehidupan negara itu, secara alami memberikan karakteristik pada manusia (1) manusia adalah makhluk yang saling tergantung antara satu dan lainnya maupun dengan lingkungannya, (2) tugas hidup manusia secara kodrat adalah memberi kepada lingkungannya. (Besar, 1995: 77, 78).

Jati diri integralistik Indonesia memang sebagai suatu paham tersendiri di samping paham-paham besar dunia yaitu individualisme, liberalisme, dan sosialisme-komunisme.

  1. Hubungan antara Masyarakat dan Negara

Negara pada hakikatnya adalah suatu lembaga kemasyarakatan sehingga negara adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat mewakili diri dalam Negara, dengan kewibawaannya dan ia angkat untuk menata dan mengatur dirinya dalam mencapai kesejahteraan bersama dalam hidupnya. Dalam pengertian inilah maka negara memandang masyarakat bukan sebagai objek yang berada di luar negara, melainkan sebagai sumber genetik dari dirinya. Masyarakat dipandang sebagai pertumbuhan bersama dari berbagai golongan yang mencapai persatuannya. Maka kesatuan dalam masyarakat bukanlah hanya masalah lahiriah saja melainkan juga batiniah.

Negara mengatasi semua golongan yang ada dalam masyarakat. Negara tidak memihak pada salah satu golongan, negara bekerja demi kepentingan seluruh rakyat. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa negara pada hakikatnya adalah masyarakat itu sendiri, oleh karena itu negara untuk semua golongan, semua bagian, dan semua rakyat.

Baca Juga :

https://ngelag.com/jasa-penulis-artikel/