Upaya  dalam menangani permasalahan permukiman.

A. Upaya  dalam menangani permasalahan permukiman.

 

Upaya  dalam menangani permasalahan permukiman.

            Upaya mengatasi kekumuhan pada daerah permukiman kumuh legal dapat dilaksanakan dengan cara berikut :

  1. Program perbaikan kampung ( kampung improvement program )

            KIP mulai dikenal di Indonesia pada masa penjajahan dan dilaksanakan pertama kali dibatavia( Jakarta ) program perbaikan kampung ini ditujukan pada kampung kampung yang kotor dan dianggap sebagai sumber pangganggu kesehatan. Menurut Roharjo (1988), Upaya perbaikan lingkungan penduduk yang berdiam didaerah kumuh hendaknya lebih diarahkan pada pembangunan prasaran lingkungan daerah kumuh bukan liar, karena permukiman kumuh bukan liar pada dasarnya mempunyai hak lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk yang bermukim di daerah kumuh bukan liar. Batasan tersebut menjelaskan bahwah program perbaikan kampung lebih sesuai diterapkan pada permukiman kumuh pada lahan illegal, karena awalnya permukiman tersebut merupakan daerah asli yang telah dipeeruntukan sebagai kawasan permukiman, kemudian tumbuh menjadi kumuh.

  1. Peremajaan permukiman

            Peremajaan permukiman adalah upaya pembangunan yang terencana untuk mengubah atau memperbaharui suatu kawasan, sehingga tatanan lingkungan fisik dan tatanan lingkungan sosial ekonomi lebih baik. Pengubahan wajah permukiman bukan sekedar member ganti rugi pemilik lahan, pemilik rumah atau para penyewa dan membiarkan mereka pergi mencari tempat tinggal sendiri, karena hal ini sama saja dengan membiarkan peluang terjadinya permukiman kumuh baru ditempat lain. Bentuk permukiman yang termasuk dalam kategori ini adalah rumah susun ( rusun).

            Upaya mengatasi kekumuhan pada permukiman ilegal dapat ditempuh melalui dua cara :

  1. Untuk lahan permukiman liar (ilegal) yang masih banyak ditolelir sebagai lahan permukiman dapat dilakukan “pemutihan” yang mengubah status lahan dari ilegal menjadi legal, yang kemudian dapat diikuti oleh aplikasi KIP atau peremajaan permukiman.
  2. Untuk lahan permukiman liar ( ilegal ) yang sama sekali tidak dapat ditolelir sebagai lahan permukiman, dapat dilakukan penggosongan atau pengembalian lahan pada fungsi semula. Walaupun demikian cara ini hendaknya dilakkan secara manusiawi yaitu dengan memberikan berbagai alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pemukim tersebut adalah relokasi, transmigrasi, pemulangan kembali ke daerah asal dang anti rugi.

 Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh

Tujuan penanganan kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat, dan martabat masyarakat penghuni permukiman kumuh terutama golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah melalui fasilitasi penyediaan perumahan layak dan terjangkau dalam lingkungan permukiman yang sehat dan teratur; serta mewujudkan kawasan permukiman yang ditata secara lebih baik sesuai dengan peruntukan dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.

Disamping itu melalui kegiatan ini diharapkan mampu mondorong penggunaan dan pemanfaatan lahan yang efisien melalui penerapan tata lingkungan permukiman sehingga memudahkan upaya penyediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang diperlukan serta dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial antar kawasan permukiman di daerah perkotaan.

Pendekatan Pembangunan Yang Bertumpu Kepada Masyarakat

            Pengembangan perumahan dan permukiman di Indonesia diprogramkan sebagai tanggung jawab masyarakat sendiri yang diselenggarakan secara multi sektoral dengan menempatkan peran pemerintah sebagai pendorong, pemberdaya dan fasilitator dalam upaya memampukan masyarakat dan mendorong peran aktif dunia usaha melalui penciptaan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

            Implementasi dari konsep pemberdayaan masyarakat disini adalah penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat yaitu suatu proses peningkatan peluang kesempatan mandiri dan bermitra dengan pelaku pembangunan yang lain. Proses pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat merupakan suatu proses yang spesifik sesuai dengan karakter masyarakatnya, yang meliputi tahapan identifikasi karakter komunitas, identifikasi permasalahan, perencanaan, pemrograman mandiri, serta pembukaan akses kepada sumber daya dan informasi.

Sumber :

https://fgth.uk/