Kebijakan dan Srategi  dalam Menangani permasalahan permukiman.

B. Kebijakan dan Srategi  dalam Menangani permasalahan permukiman.

            Menurut Yunus ( 2001 ), berkaitan dengan keberadaan permukiman kumuh dan liar, ada tiga macam kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasinya :

  1. Kebijakan Preventif (preventive policies )

            Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang, kebijakan ini diarah kan untuk mencegah timbulnya permukiman kumuh atau liar sekecil mungkin dengan memberdayakan masyarakat perdesaan dengan cara mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya local beserta fasilitas hidup kekotaan didesa sehingga tidak terdorong untuk meninggalkan daerah asalnya menuju kota.

            Untuk pelaksanaan kebijakan preventif jangka pendek, ditujukan pada (a). lahan-laha kosong dan (b). daerah permukiman yang belum terlanjur menjadi permukiman kumuh atau liar. Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (1) Konsolidasi dan (2) perlu mendapatkan pengawasan yang serius dan periodik, agar pemukiman liar yang kumuh tidak bermunculan kembali. Begitu pula dengan darah pemukiman yang baru khususnya kompleks RS dan RSS, peraturan ketat terhadap tata guna bangunan perlu diterapkan sehingga tertib bangunan, tertib ruang dan tertib arsitektur.

  1. Kebujakan Kuratif (Curative Policies)

            Kebijakan ini hanya berdimensi lokal dan dilaksanakan pada wilayah permukiman yang terlanjur kumuh. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menhilangkan sifat kumuh atau mengurangi tingkatatan kekumuhannya. Daerah yang terlanjur kumuh masih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

  1. Derah pemukiman kumuh pada lahan legal dengan peruntukan permukiman.
  2. Daerah permukiman kumuh pada lahan tidak legal dengan peruntukan bukan permukiman, misalnya bantaran sungain dan sepanjang rel kereta api.

Kajian Kebijakan Perumahan dan Permukiman

            Rekomendasi akan perlunya penetapan prioritas kebijakan di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, secara ringkas dibagi dalam 4 isu strategis tang perlu secara ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut:

  1. Merumuskan agenda kebijakan dan mendorong BKP4N untuk lebih berperan sebagai lembaga pengambil keputusan, sekaligus berperan sebagai mengoordinasikan implementasi berbagai program perumahan dan permukiman. Persoalan utama yang dihadapi sektor perumahan dan permukiman di Indonesia adalah masih rendahnya kinerja sektor memenuhi kebutuhan yang ada. Untuk menangani masalah perumahan dan permukiman diusulkan untuk mendorong lembaga koordinasi lintas sektoral dibidang perumahan dan permukiman (BKP4N) sebagai lembaga yang permanen, yang mengambil keputusan- keputusan penting dalam mengarahkan fungsi-fungsi kebijakan perumahan dan permukiman. Adapun perlu dibentuk anggota kelompok dibawah BKP4N, yaitu anggota tetap dan anggota sementara seperti para spesialis dalam bidang tertentu dan dapat berasal dari lembaga pemerintah swasta amaupun LSM. Tugas kelompok kerja ini adalah mempersiapkan alternative keputusan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
  2. Membuat kebijakan dan peraturan baru yang meningkatkan partisipasi sektor keuangan dalam pembiayaan perumahan dan mempelajari penyediaan lahan siap bangun.
  3. Menyusun program-program bantuan perumahan yang bersifat komplementer terhadap kebijakan yang ada.
  4. Merumuskan sistem pelaksanaan yang efektif untuk program-program bantuan perumahan nasional.

(Anonimous. 2006)