Kewenangan

Table of Contents

Kewenangan

Kewenangan

Sumberdaya penting lainnya dalam implementasi adalah kewenangan. Kewenangan beragam dari program ke program dan ada dalam beragam bentuk. Kelalaian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau sektor swasta terjadi akibat kurangnya kewenangan yang tidak cukup. Biasanya ada kewenangan yang cukup untuk memberikan bantuan kepada individu atau pemerintahan yang lebih rendah. Pemaksaan ini menunjukkan bahwa pemerintah lemah.

Kadang-kadang lembaga pemerintah kurang memiliki wewenang bahkan di atas kertas. Untuk melaksanakan kebijakan secara tepat, sebagai contoh Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan tidak dapat memulai tindakan administratif untuk mendorong lahirnya undang-undang perumahan. Ketika kewenangan formal ada, dan pemerintah tidak dapat melakukan apa-apa dengan wewenang yang dimilikinya, hal ini biasanya menjadi titik kesalahan pemerintah bagi para pengamat dalam hal kewenangan yang efektif. Tetapi kewenangan di atas kertas adalah satu hal; sedangkan pelaksanaan kewenangan yang efektif merupakan hal yang lain. Kita dapat mulai memahami mengapa ini terjadi dengan melihat pada kerusakan yang paling potensial dari wilayah hukum yang lebih tinggi; kewenangan untuk menarik dana sebuah program.

Kewenangan mungkin tidak sesuai untuk tugas yang diberikan. Pemerintah mungkin dapat memanipulasi pendanaan pada tingkat yuridiksi yang tinggi untuk menghindari kesepakatan atas kesalahan penggunaan dana. Kewenangan mungkin juga menjadi sangat kuat dan kemudian menjadi tidak sesuai, seperti ancaman untuk menghentikan proyek, yang menyebabkan timbulnya pelanggaran. Atau pelaksana enggan untuk melaksanakan kewenangan karena mungkin akan menyakiti lebih banyak daripada kebijakan yang telah dirancang untuk membantu. Pihak ketiga yang tidak bersalah kemungkinan menanggung beban yang tidak seimbang dari tindakan pemerintah. Beberapa orang, organisasi atau lembaga hukum mungkin ingin menerima persetujuan yang kaku untuk menghindari kesepakatan dengan kebutuhan kebijakan. Menciptakan kontroversi publik dan mencari alasan hukum merupakan taktik yang sesuai dengan implementasi kebijakan jika kebijakan sedikit dan berdasarkan pada orang-orang sektor swasta untuk dieksploitasi.

Ketika kewenangan perlu dilaksanakan dan melewati beberapa tingkatan pemerintah atau antara dua atau lebih cabang pemerintah, keterlambatan dan kerumitan biasa terjadi. Kewenangan individu dan lembaga di sektor swasta yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan biasanya memiliki keterbatasan dalam bentuk dan kenyataan. Dalam sebuah kasus kesepakatan dilakukan antara pelaksana kebijakan dengan pemerintah. Kesepakatan dapat terjadi melalui sebuah persetujuan atau ancaman. Hal ini memungkinkan untuk memperbaiki efektifitas implementasi. Kadang-kadang ancaman atas kesepakatan yang dibuat dapat memberikan perlindungan penting secara politik bagi pelaksana yang memiliki tingkat yuridiksi rendah, dimana mereka dapat menjadikan alasan kepada pengikutnya bahwa apa yang dilakukannya semata karena mereka di bawah tekanan.

Sumber :

https://nomorcallcenter.id/