Informasi

Table of Contents

  Informasi

Informasi merupakan sumberdaya penting kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi ini ada dalam dua bentuk. Pertama informasi yang berdasar pada bagaimana menyediakan kebijakan. Pelaksana perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mereka memperoleh perintah untuk bertindak. Bentuk kedua dari pentingnya informasi adalah data dalam rangka pemenuhan pihak lain dengan aturan dan undang-undan pemerintah. Pelaksana harus mengetahui apakah pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan mengikuti hukum yang ada.

Informasi berhubungan dengan kemampuan pelaksana untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Perintah implementasi terkadang samar karena pembuat kebijakan di tingkat tinggi tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelaksana. Pengetahuan yang terbatas ini merupakan sumber yang menghalangi implementasi langsung melalui proses komunikasi yang alami menjadi tidak langsung.

Informasi program sangat penting terutama untuk kebijakan baru atau hal yang berhubungan dengan pertanyaan teknis seperti pengurangan polusi udara atau pembangunan sistem persenjataan baru, karena pelaksana diminta untuk mencapai tujuan dan harus mengetahui bagaimana cara mencapainya. Fungsi rutin seperti menyebarkan anggaran, membangun jalan, melatih tentara, menyewa juru ketik, atau pembelian barang—secara umum langsung dapat dilaksanakan dan informasi yang berharga dapat diperoleh dari pelaksanaan fungsi-fungsi ini. Tetapi untuk pelaksana kebijakan seperti mengawasi pembiayaan rumah sakit atau membangun jet tempur, fungsi rutin tidak dapat diterapkan.

Kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki beberapa konsekuensi langsung. Seperti yang telah terlihat, beberapa tanggung jawab tidak terpenuhi atau terlaksana tidak tepat waktu. Inefisiensi sepertinya menjadi karakteristik pelaksanaan dalam kebijakan yang bersifat teknis. Peraturan yang tidak sesuai dapat menyebabkan unit pemerintah atau organisasi di sektor swasta menghentikan aktivitas yang penting. Selama proses pelaksanaan berjalan, pelaksana akan lebih banyak belajar tentang apa yang perlu dilakukan dan dapat dilakukan untuk melaksanakan kebijakan.

Implementasi kebijakan seringkali membutuhkan informasi sebagai kesediaan organisasi atau individu dengan hukum. Bagaimanapun pemenuhan data biasanya sulit untuk diperoleh karena kurangnya staf dan terkadang pemerintah menyadari bahwa mereka yang diawasi untuk informasinya dibutuhkan untuk pemenuhan hukum—situasi seperti ini tidak mungkin menghasilkan data yang akurat.

Pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada masyarakat dan atau sektor swasta. Sayangnya masyarakat dan sektor swasta seringkali tidak memenuhi tindakan atau memberikan informasi mengenai ketidaknyamana yang diterimanya. Sebagai contoh mereka yang menderita akibat diskriminasi di rumah, pekerjaan, keuangan, atau pendidikan biasanya merupakan masyarakat kuarang terdidik dan memiliki pengetahuan yang sedikit mengenai undang-undang anti diskriminasi dan pengobatan yang tersedia bagi mereka. Kurangnya informasi bagi kebijakan publik seringkali tidak terlaksana karena publik tidak mengetahui apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara mengawasi pemenuhan kebutuhannya akan pelayanan publik.

 

Sumber :

https://callcenters.id/