Money Politics

Table of Contents

Money Politics

Money Politics

Persoalan yang sering muncul dalam penyelenggaraan pilkada adalah persoalan money politics atau politk uang. Money politik dalam pilkada dapat terjadi dalam beberapa hal, seperti pemberian imbalan tertentu secara lengsung oleh calon kepala daerah kepada anggota DPRD. Dijadikanya DPRD Propinsi sebagai sasaran suap dikarenakan DPRD Propinsi yang melakukan penetapan calon kepala daerah melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Money politics tidak hanya terjadi dari calon kepala daerah menuju DPRD Propinsi, melainkan telah melibatkan peran dan kepentingan pihak ketiga atau penyandang dana dari calon kepala daerah, yang sebagian besar penyandang dana ini adalah pengusaha. Kesediaan pengusaha mendanai calon kepala daerah ternyata tidak hanya atas kepentingan ekonomi melainkan juga disertai dengan kepentingan  politik.

Kepentingan politik yang tersirat dalam dukungan modal kepada calon kepala daerah adalah out put (peraturan daerah) yang nantinya akan memudahkan segala kepentingan pengusaha. Jika hal ini terjadi yang kemudian perlu diperhatikan adalah kemandirian kepala daerah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga :