Pakar IT Sorot Larangan ‘Like’ di Portal Aduan PNS Radikal

Pakar IT Sorot Larangan ‘Like’ di Portal Aduan PNS Radikal

Pakar IT Sorot Larangan ‘Like’ di Portal Aduan PNS Radikal

Pengamat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dari ICT Institute Heru Sutadi menilai ada

beberapa larangan yang berlebihan dari pemerintahan Joko Widodo bagi Pegawai Negeri Sipil atau PNS hingga terancam diadukan lewat portal aduan aduanasn.id.

Salah satu yang dimaksud Heri adalah poin larangan ‘Tanggapan atau dukungan sebagai tanda sesuai pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial’.

Menurut dia, memberikan ‘like’ kemudian dikaitkan dengan unsur radikalisme bagi Aparatur Sipil

Negara atau ASN tentu berlebihan.

“Misal soal kasih like saja sudah bisa dilaporkan, itu berlebihan,” kata Heru saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (12/11).

Lihat juga:11 Larangan agar Tak Dilaporkan di Portal Aduan PNS Radikal

Lebih dari itu, terkait pelaporan, Heru mengingatkan bisa saja ada oknum dengan menggunakan profil media sosial palsu PNS untuk menyebar luaskan konten radikal. Padahal oknum tersebut bukanlah PNS.

“Bahkan akan sulit mendeteksi mana yang ASN dan mana yang bukan karena mereka kan tampil

sebagaimana personal mereka, tanpa bawa label ASN, atau ada juga pakai nama samaran,” tuturnya.

Kendati demikian, Heru menyetujui terkait konsep pembatasan PNS di media sosial. Baginya, PNS sebagai penggerak roda pemerintahan harus bisa memberi contoh untuk menggunakan media sosial secara positif.

“Boleh ber-media sosial, tapi harus berisi hal positif, dan tidak berpihak khususnya saat menjelang Pilpres dan Pilkada,” katanya.

 

Sumber :

https://namabayi.co.id/