Menghadirkan UN yang Bermarwah

Menghadirkan UN yang Bermarwah

Menghadirkan UN yang Bermarwah

Meski bukan kebijakan baru dalam sistem pendidikan di Indonesia dan sudah berjalan hampir 20

tahun, ujian nasional (UN) selalu menarik dan selalu up to date untuk didiskusikan terlebih akhir-akhir ini santer terdengar kabar pemerintah tengah serius mengkaji rencana penghapusan UN dengan alasan UN ditengarai gagal mengukur kualitas siswa sehingga konon katanya pemerintah segera akan menggali tanah untuk mengubur UN pada 2021.

Kontan dan antusias keinginan pemerintah untuk mengubur UN menjadi paradoks dan menuai

kontroversi di masyarakat. Tak tanggung-tanggung tokoh sekaliber Jusuf Kalla (JK) menyayangkan keinginan pemerintah tersebut; dia berkeyakinan penghapusan UN justru berbahaya bagi kualitas pendidikan. Menurutnya, ada UN saja kualitas pendidikan kita masih rendah apalagi tidak ada UN.

Tentu ucapan tersebut jauh dari ceplas-ceplos, asal bunyi, atau asal viral namun ucapan lahir dari pengetahuan yang utuh, pemahaman mendalam, dan pengalaman pahit-getirnya petualangan dalam ikhtiar peningkatan mutu pendidikan Indonesia. JK dan para pihak yang kontra terhadap keinginan mengubur UN setidaknya memiliki alasan mendasar, strategis, dan filosofis bahwa UN; pertama, relevan dengan pidato Presiden Jokowi pada saat dilantik kembali.

Presiden menekankan perlunya menjamin telah dan akan terus dirasakannya out come yang

bermutu dari setiap kebijakan dan program pemerintah oleh masyarakat. Dalam konteks pendidikan, hal itu bisa dimaknai bahwa kebijakan dan program pendidikan harus fokus untuk menghasilkan lulusan berkualitas. Dengan demikian kita memerlukan alat ukur nasional untuk menggaransi mutu pengetahuan, keterampilan, dan karakter lulusan terstandar nasional dan global ,sehingga para lulusan akan sukses menjalani kehidupan di abad yang makin kompleks dan cepat berubah ini.

 

Baca Juga :