Guru PNS Diwajibkan Mengajar Selama 8 Jam Sehari, Bogor Sudah Lebih Duhulu

Guru PNS Diwajibkan Mengajar Selama 8 Jam Sehari, Bogor Sudah Lebih Duhulu

Guru PNS Diwajibkan Mengajar Selama 8 Jam Sehari, Bogor Sudah Lebih Duhulu

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan sistem absensi melalui teknologi fingerprint atau sidik jari.

Tak hanya itu guru PNS diwajibkan mengajar selama delapan jam sehari. Di Bogor, sebagian besar sekolah sudah menerapkan aturan tersebut.

Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah I Provinsi Jawa Barat, Asep Sudarsono mengatakan bahwa aturan tersebut sudah dilakukan guru-guru di Bogor sejalan dengan keluarnya Pasal 3 Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas bahwa pelaksanaan beban kerja selama 37,5 jam kerja efektif bagi guru mencakup kegiatan pokok.

“Jumlah jam mengajar agar mendapat sertifikasi minimal 24 jam di kelas tetapi berapa di tempat kerja 37,5 jam sesuai aturan yang ada. 37,5 jam dibagi 5 hari kerja, kurang lebih 8 jam ada di sekolah, bukan di kelas. Kalau di kelas minimal 24 jam dan maksimal 40 jam selama 5 hari,” beber Asep kepada Radar Bogor.

Jika waktu tersebut tidak dipenuhi, sambung Asep, maka guru-guru akan sulit mendapatkan tunjangan profesi atau sertifikasi.

“Agar rezeki yang didapat dari sertifikasi itu berkah dan maslahat diharapkan semua guru melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Fahrudin menuturkan, jam kerja guru PNS sama dengan jam kerja PNS lainnya yakni 8 jam sehari dengan 5 hari kerja.

Namun yang masih 6 hari kerja bisa menyesuaikan dengan jumlah total yang sama. Selain itu, sambung pria yang disapa Fahmi itu, selama berada di sekolah, guru dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan administrasi mengajar dan tidak perlu dibawa ke rumah.

“Karena itu, sekolah harus menyediakan ruang kerja yang representatif untuk guru agar peningkatan kinerja guru semakin baik. Suasana kerja di sekolah harus diciptakan nyaman dan menyenangkan bagi semua guru di bawah kepemimpinan kepala sekolah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Kabupaten Bogor, Asep A. Sudrajat menuturkan, pemenuhan kuantitas jam mengajar dari guru wajib dipenuhi, baik itu honorer maupun PNS.

“Beban mengajarnya mengacu kepada Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018. Jika dalam satu

minggu terdapat kekurangan, sekurang-kurangnya 24 jam mengajar. Maka ada sanksi bagi mereka, khususnya yang menerima tunjangan sertifikasi,” jelas Asep.

Di tempat lain, Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Itang Cintaka memaparkan, untuk jenjang SD, durasi beban mengajar tidak ada masalah lantaran jenjang SD menggunakan sistem guru kelas.

“Sementara, kekurangan jam mengajar bisa sangat terjadi di jenjang SMP, karena mengacu kepada jumlah rombel,” ujarnya. Sebab kata Itang, sistem pengajaran SMP menggunakan satu guru satu mapel dengan perbandingan 9 rombel berbanding 1 guru mapel,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan pemerintah pusat bakal menerapkan sistem pemantauan kehadiran guru di sekolah.

Program ini dikhususkan terlebih dahulu untuk sekolah negeri. Caranya adalah dengan absesnsi sidik jari. Rencana ini bakal diterapkan secara menyuluruh. Kemendikbud tidak menggunakan sistem piloting atau percontohan.

Acuan pemantauan absensi itu adalah kehadiran guru di sekolah sesuai ketentuan delapan jam

sehari selama lima hari dalam sepekan. Ketentuan jam kerja ini sesuai dengan aparatur sipil negara (ASN) pada umumnya.

Kondisi ini bisa dikecualikan untuk guru yang memiliki tugas tambahan. Misalnya menjadi pembimbing organisasi siswa di sekolah dan lainnya.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano mengatakan, absensi

menggunakan fingerprint sebenarnya sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia. Pihaknya berencana untuk menarik kebijakan tersebut ke tingkat pusat.

“Ini juga dorongan daerah. Makanya dengan perkembangan begitu banyak daerah yang menggunakan fingerprint, kenapa ini kita tidak tarik ke pusat. Ini sebenarnya dari bawah bukan dari pusat,” ujarnya.(yes/jpc/wil/d)

 

Sumber :

https://jeffmatsuda.com/