UU 12/2012 Belum Terasa Oleh Perguruan Tinggi Di Daerah

UU 12/2012 Belum Terasa Oleh Perguruan Tinggi Di Daerah

UU 12 2012 Belum Terasa Oleh Perguruan Tinggi Di Daerah
UU 12 2012 Belum Terasa Oleh Perguruan Tinggi Di Daerah

Sejak enam tahun diterbitkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi

belum dirasakan maksimal di daerah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPW Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI) Jawa Barat Sugianto, Minggu (18/11).

“Saya anggap tidak ada lagi sebutan Perguruan Tinggi lokal. Karena yang ada Perguruan Tinggi berstatus BHMN, BLU. Maka Pemerintah Daerah baik Pemprov dan Pemda Kab/Kota dapat mewujudkan sinergitas dan harmonisasi,” paparnya kepada RMOLJabar.

Arah sinergitas dan harmonisasi yang dimaksud, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan

Perguruan Tinggi yang ada di daerah baik milik pemerintah maupun swasta.

“Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggarannya yang dialokasikan pada APBD sesuai kemampuan daerah. Memfasilitasi kerja sama dengan industri, swasta dan sebagainya. Tentunya sebuah tantangan tahun 2019 sebagai wujud terbangun akselerasi dan sinergitas,” tutur Sugianto.

Dijelaskanya, undang-undang nomor 12 tahun 2012 menginginkan kedudukan Perguruan Tinggi

semakin kuat dengan tiga fungsi yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

“Dari dua fungsi yang dimiliki Perguruan Tinggi, penelitian dan pengabdian masyarakat dapat mempermudah Pemerintah Daerah dalam mewujudkan program unggulannya,” tegas Sugianto.

 

Sumber :

http://www.disdikbud.lampungprov.go.id/perencanaan/pengertian-ihsan.html