Pembagian Sumatera Menjadi 3 Provinsi

Pembagian Sumatera Menjadi 3 Provinsi

Pembagian Sumatera Menjadi 3 Provinsi – Pada th. 1948, Sidang Badan Pekerjaan KN Pusat mengulas konsep UU dari pemerintahan – mengenai pembagian Sumatera menjadi 3 Provinsi, yakni provinsi Sumatera Utara meliputi keresidenan – keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanulli. Sumatera Tengah meliputi keresidenan – keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Sumatera selatan meliputi keresidenan – keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka Belitung, masing –masing Propinsi dikepalai Gubernur. Menurut konsep UU itu, diselenggarakan sekertariaat pemerintah pusat berkedudukan di bukit tinggi fungsi buat persiapan daerah – daerah otonom.

Menteri di dalam Negeri gara-gara berhalangan diwakili oleh pegawai tinggi Kementrian Mr. Iman Sudjari, sebagai wakil pemerintah. Ia menjelaskan, bahwa konsep UU ini diselenggarakan sebagai keputusan waktu sebelum saat keluarnya UU mengenai pemerintahan daerah, bersama dengan maksud untuk melancarkan jalur pemerintahan di Sumatera. Menurut pembicara pembagian sumatera atas 3 sub-propinsi berdasarkan keputusan pemerintah No 8/1947 adalah cuman bisnis kearah persatuan administrasi. Pembagian menjadi 3 propinsi bersama dengan dikepalai 3 Gubernur adalah dimaksudkan untuk menghalau kesukaran – kesukaran perhubungan pada pemerintah pusat di sumatera bersama dengan pemerintahan –pemerintahan daerahnya, disebabkan gara-gara amat luasnya daerah dan kurangnya alat-alat penghubung yang disempurnakan pula bersama dengan kesukaran – kesukaran yang timbul gara-gara belum adannya batasan – batasan yang tentu saja mengenai hak dan kewajiban gubernur sumatera saat ini sebagai organ dari pemerintahan otonom. Pembentukan sekertariat pemerintahan pusat di Bukit Tinggi punya niat untuk meneruskan instruksi – instruksi. Pemerintahan pusat kepada ketiga propinsi itu, lebih-lebih mengenai soal – soal persiapan pembentukan daerah – daerah otonom berdasarkan UU pemerintahan daerah yang tidak lama kembali dapat keluar, demikian pokok – pokok info wakil pemerintah.

15 anggota minta bicara, yakni Prawoto Mangkusasmito (Masyumi), Susilowati (PPI), Tedjasukmana (Sumatera), Mr. Luar Sitegar (PKI), Sigondo (Partai Sosialis Indonesia), Mr. Tambunan (Parkindo), Rasuna Said (Sumatera), Sadjarwo (BII), Sujono (PNI), Maruto (Partai Rakyat), Mangunsarkoro (PNI), Asrarudin (Sobsi), Zainal Abidin Achmad (Sumatera), K. Werdojo (Sobsi), dan Manai Sophiaan (Sulawesi).

Sesudah 8 anggota berbicara, sidang ditunda oleh ketua Mr. Assat pada pukul 12:30 untuk dilanjutkan kembali pada pukul 14:40 . (Antara, 2 April 1948)

Baca Juga :