Penelitian Sejarah Hukum

Penelitian Sejarah Hukum

Penelitian Sejarah Hukum
Penelitian Sejarah Hukum

Seperti halnya penelitian perbandingan hukum

penelitian sejarah hukum merupakan suatu metode penelitian hukum. Metode ini berusaha untuk mengidentifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan. Selain kajian terhadap sejarah perkembangan, lazimnya juga diidentifikasi terhadap factor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadi perubahan atau perkembangan tersebut.[11]
Penelitian sejaraha hukum sangat mengutamakan validitas dan keabsahan data yang dijadikan dasar analisis. Dalam penelitian ini sedapat mungkin dilakukan interaksi antara peneliti dengan saksi-saksi sejarah, atau terhadap dokumen-dokumen autentik yang dihasilkan oleh para pelaku sejarah yang sedang diteliti, misalnya arsip-arsip, dokumen-dokumen sidang, rapat, putusan-putusan pengadilan, dan sebagainya,

Bahan Dasar yang Diteliti dalam Penelitian Hukum Normatif

Pada penelitian hukum normative, bahan pustaka atau data sekunder merupakan data dasar yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai kepada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Dengan adanya data sekunder, maka sebenarnya peneliti tidak perlu melakukan penelitian sendirian secara langsung terhadap factor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri, karena peneliti terdahulu sudah membantu melakukan hal tersebut. Namun, meskipun demikian tidaklah berarti bahwa keberadaan data sekunder menghilangkan berfikir kritis si peneliti. Data sekunder tetap harus dikritisi, tidak asal diterima. Belum tentu data sekunder tersebut benar atau akurat. Peneliti seharus tidak boleh terjebak dengan cara berfikir yang dilakukan penulis sebelumnya, karena belum tentu cara berfikir yang menghasilkan data sekunder tersebut sesuai benar dengan maksud atau tujuan peneliti.
Bukanlah hal yang salah seorang peneliti mempertanyakan apakah data sekunder yang ada tersebut dapat diterima atau tidak, atau memperbandingkan data sekunder dari sejumlah sumber yang berbeda. Hal ini untuk memastikan data sekunder mana yang lebih dapat dipercaya. Sifat kritis semacam ini selain dapat menghindari pemakaian data sekunder yang tidak akurat, dapat juga memberikan masukan pada peneliti terdahulu atau peneliti-peneliti yang akan datang tentang keabsahan atau keakuratan data sekunder yang bersangkutan.

PENELITIAN HUKUM NON-NORMATIF/ NON-DOKTRINAL

Pada uraian-uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa perbedaan konsepsi tentang hukum akan membawa pengaruh pada metode penelitian. Dalam penelitian hukum normative, hukum selalu dikonsepsikan sebagai sebuah gejala normative yang bersifat otonom. Seperti dikemukakan oleh Imanuel Kant bahwa hukum sebagai gejala yang otonom dibentuk berdasarkan perintah sebuah kaidah yang lebih tinggi demikian seterusnya sampai kepada kaidah dasar yang disebutnya sebagai ground norm. Dalam perspektif ini hukum tidak dikaitkan dengan institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan proses pembentukan dan bekerjanya hukum.
Dalam konteks sosio-empirik hukum selalu dikaitkan dengan variable-variabel sosial lainnya, yang secara riil dipandang berhubungan langsung dan tidak bisa dipisahkan dengan hukum sebagai kaidah yang berlaku di tengah masyarakat. Apabila hukum dipandang peneliti sebagai sebuah gejala sosial yang pembentukannya dan proses berlakunya ditentukan oleh variable-variabel sosial lainnya, maka jelaslah bahwa penelitian tersebut menggunakan metode penelitian non normative atau non-dogmatis. Dalam penelitian hukum kaidah bukan focus utama dari penelitian, akan tetapi perilaku masyarakatlah yang menjadi focus utama penelitian.
Dalam konteks penelitian hukum empiris, hukum sebagai gejala sosio-empirik di satu sisi dipandang sebagai independent variable yang menimbulkan efek pada berbagai kehidupan masyarakat, dan di sisi lain hukum juga dipandang sebagai dependen variable yang kemunculannya sebagai hasil dari ragam kekuatan dalam proses sosial. Oleh karena perspektif yang demikian banyak pakar yang memandang bahwa penelitian hukum sosio-empirik bukan lagi sebuah penelitian hukum, akan tetapi lebih tepat sebagai penelitian sosial.
Perbedaan terhadap konsepsi mengenai hukum, akan berpengaruh pada langkah-langkah metodologis dan analisis data. Jika dalam penelitian hukum normative langkah-langkah penelitian dan analisis data lebih ditekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif dengan pendekatan analisis normative-kualitatif, maka pada penelitian hukum sosio-empirik langkah-langkah tersebut lebih mengarah pada observasi dengan pendekatan analisis yang bersifat empiric kuantitatif.
Penelitian empiris yang bertumpu pada kekuatan analisis kuantitatif mengikuti langkah-langkah penelitian ilmiah secara ketat. Proses logico-hypothetico-verifikatif diterapkan secara disiplin. Proses perumusan masalah, penyusunan hipotesis, penyusunan dasar pemikiran untuk menguji hipotesis, pengumpulan data, verifikasi dan analisis data empiris serta pengujian hipotesis dilaksanakan secara ketat dan cenderung menjaga disiplin keterurutannya.
Proses pengumpulan data primer sebagai data dasar, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengumpulan data yang umumnya lebih menekankan pada model probability sampling secara ketat, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan editing, coding, penghitungan frekwensi, penysunan table sebagai kerangka analisis dan kemudian mengukur derajat hubungan antar variable penelitian.