Sejarah pajak perseroan.

Sejarah pajak perseroan.

Sejarah pajak perseroan.
Sejarah pajak perseroan.

 

Pajak perseroan (PPs) berkaitan dengan pajak pendapatan

atau pajak penghasilan. Pajak atas pendapatan dan laba pertama kali dilakukan di Indonesia tahun 1878 dengan nama “Patentrecht” suatu pungutan pajak yang sederhana. Pungutan pajak atas pendapatan dan laba berdasarkan pada ketentuan yang lebih teratur dan terinci baru pada tahun 1908 sejak ordonansi pajak pendapatan 1908 (ordonantie op de Inkornstenbelasting 1908). Seperti halnya “Patentrecht”, ordonantie pajak pendapatan 1908 hanya berlaku terhadap golongan penduduk orang-orang Eropa dan orang-orang yang disamakan dengan orang Eropa, demikian pula terhadap badan-badan usaha yang dimilikinya. Untuk orang-orang pribumi dan lainnya terkena jenis pajak yang lebih sederhana seperti “Landrente” atau landrent dan “Hoofdelijke Belasting”.

 

Ketika pecah perang Dunia ke I (1914-1918)

menyebabkan Hindia belanda terlepas dari negeri Belanda. Untuk menggalang persatuan maka diberlakukan asas unifikasi yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa semua golongan penduduk mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.
Pelaksanaan asas unifikasi di bidang perpajakan berdampak pada digantinya Ordonansi Pajak pendapatan 1908 (yang hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu), dengan ordonansi pajak pendapatan 1920 (yang berlaku untuk semua golongan penduduk), yang memajaki baik orang maupun badan.


Peningkatnya jumlah penanaman modal asing

di Indonesia sejak tahun 1920 menimbulkan berbagai problema dalam bidang Yuridis fiskal yang mendorong segera dikeluarkan ketentuan tersendiri guna dapat memungut pajak dari badan usaha.
Tahun 1925, semua ketentuan yang menyangkut pengenaan pajak badan usaha yang terdapat dalam ordonansi pajak pendapatan 1920 dikeluarkan untuk kemudian disusun kembali dalam suatu ordonansi baru yang diberi nama Ordonansi pajak perseroan 1925 (Ordonantie op deVennootschapsblasting 1925). Ordonansi Pajak Perseroan 1925 setelah diadakan perubahan dan penambahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1970.

 

Setelah masa Tax Reform tahun 1983, maka Pajak Perseroaan ini digabung dengan Pajak Pendapatan dan aturannya menjadi satu yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan.



 

Jenis pajak yang ada di Indonesia.

 

Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah diberlakukan cukup banyak Undang-Undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut:

 

  1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;

 

  1. Aturan Bea Meterai;

 

  1. Ordonansi Bea Balik Nama;

 

  1. Ordonansi Pajak Kekayaan;

 

  1. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;

 

  1. Ordonansi Pajak Upah;

 

  1. Ordonansi Pajak Potong;

 

  1. Ordonansi Pajak Pendapatan;

 

  1. Ordonansi Pajak Perseroan;

 

  1. Undang-Undang Pajak Radio;

 

Undang-Undang Pajak Pembangunan I;

 

  1. Undang-Undang Pajak Peredaran;

 

   Undang-Undang Pajak Bumi atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Sedangkan setelah tahun 1983, Indonesia melakukan tax reform (reformasi perpajakan) dengan menyempurnakan sistem pemungutan pajak dari yang sebelumnya         masih bersifat official assessment menjadi sistem self assessment. Sejak tax reform tahun 1983             hingga saat ini, ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku adalah:

 

  1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);

 

  1. Undang-Undang Pajak Pajak Penghasilan (UU PPh);

 

  1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN);

 

  1. Undang-Undang Bea Meterai (UU BM);

 

  1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);

 

  1. Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (UU BPHTB);

 

  1. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP);

 

  1. Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU BPSP);

 

  1. Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP);
  2. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Sumber : http://jualbelibali.com/tips-ajarkan-anak-rapi-sejak-dini/