Dunia Pendidikan Bukan Ajang Untuk Bisnis

Dunia Pendidikan Bukan Ajang Untuk Bisnis – Zaman kini sekolah memang mahal.” Ungkapan demikian laksana sudah lazim di dunia edukasi di Indonesia. Sejak masuk edukasi anak umur dini (PAUD) sampai sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), tidak tidak banyak uang yang mesti dikeluarkan orangtua.

Para orangtua yang mempunyai anak tentu akan mempersiapkan diri supaya anak mereka dapat masuk sekolah. Dan mempersiapkan kocek yang lebih tebal, karena duit yang dipersiapkan bakal terus bertambah tiap tahunnya.

Hal itu jelas berbeda dengan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang digaungkan pemerintah. Efeknya, program tersebut akan terkendala susahnya orangtua memasukkan generasi penerus bangsa ke sekolah.

Jangan hingga dunia edukasi memberlakukan hukum pasar, sekolah kesayangan mengikuti ‘harga pasar’, makin digemari akan membuat ongkos masuk ke lokasi tersebut menjadi kian mahal.

Yang disayangkan, kondisi berbeda malah terjadi di sekolah non-favorit yang berada di wilayah pinggiran. Pihak sekolah seperti kendala mendapatkan anak didik, melulu karena mereka sedang di pinggiran kota.

Tengok saja bagaimana perbedaan gampang kelihatan antara bangunan sekolah di pusat kota dengan wilayah pinggiran. Belum lagi ketersediaan guru dan kitab pelajaran yang terdapat di setiap sekolah.

Tidak meratanya penghasilan pun menjadi penyebab minat tiap orangtua ketika memilihkan sekolah untuk buah hati mereka.

Bagi orangtua berkocek tebal, pasti sangat gampang memenuhi kemauan anak mereka bersekolah elite yang membutuhkan dana besar ketika masuk ke lokasi itu.

Bandingkan dengan family menengah ke bawah. Untuk menginginkan anak mereka mereka dapat bersekolah ke lokasi favorit, menjadi urusan yang melulu ada di angan-angan.

Kondisi tersebut juga menggambarkan bagaimana wajah edukasi di negeri ini. Tidak meratanya kemudahan tiap sekolah menciptakan ‘sekolah pinggiran’ laksana dianaktirikan.

Seandainya ketersediaan kemudahan mendidikan tergolong materi latihan dan guru tentu setiap sekolah bakal mempunyai standar yang sama untuk anak didik mereka.

Inilah kegiatan rumah yang masih terjadi sejak sejumlah tahun silam. Belum meratanya kemudahan pendidikan turut menghambat berlangsung mulusnya Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Di samping keseriusan pemerintah memeratakan pembangunan kemudahan pendidikan dan perangkatnya, hati nurani tiap pengelola sekolah mestinya pun terketuk supaya mereka tak memandang dunia edukasi sebagai ladang bisnis.

Jiwa sosial mereka mestinya terpanggil, supaya Program Wajib Belajar Sembilan Tahun tak melulu manis di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan supaya generasi penerus negeri ini dapat mendapat pendidikan.

Baca Selengkapnya: sekolahan.co.id/